DANA ASPIRASI 15 M
Kita kembali sebentar ke beberapa tahun sebelumnya. Dimana saat masa tersebut kita mengenal kata Ujung-ujungnya duit (UUD), yang merupakan lirik dari sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Slank, dimana lagu tersebut secara tidak langsung menyindir dewan legislatif negara ini khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan legislatif yang mempunyai wewenang merancang, membuat, dan menetapkan UUD (dibaca : Undang-Undang Dasar), dalam lagu tersebut tersirat makna bahwa dewan legislatif hanya menempatkan dirinya sebagai penghabis uang rakyat atau mempunyai urusan yang berujung pada duit.
Di tahun 2010 ini, sungguh banyak suatu realitas seperti yang dijelaskan diatas dalam dewan legislatif. Salah satunya, “Dana Aspirasi 15 M” yang diusulkan oleh anggota dewan fraksi Partai Golkar. Setiap anggota DPR akan mendapat kucuran dana sebesar 15 M yang akan digunakan untuk pembangunan di setiap daerah yang menjadi Dapil (Daerah Pemilihan) anggota DPR saat pemilu. Sungguh ironis melihat anggota DPR yang berjumlah 560 orang, berarti dana yang dikeluarkan mencapai 8,4 triliun. Sungguh jumlah nominal yang sangat besar dan akan menjadi sia-sia andai saja dana tersebut akhirnya masuk ke kantong anggota DPR sendiri.
Memang membingungkan dunia politik negara ini. Partai yang menjadi kendaraan politik rakyat untuk menuju ke lingkup pemerintahan telah menjelma sebagai kekuatan kekuasaan. Partai yang memenangkan pemilu akan mendapat tempat yang lebih banyak dalam struktur pemerintahan, mereka akan berkuasa mengatur pemerintahan negara ini. Tetapi saat ini partai pemenang pemilu juga mempunyai hati nurani juga dalam membagi-bagikan kekuasaan. Partai tersebut tidak sendirian dalam mengatur pemerintahan, dia akan mengajak partai lain untuk bergabung, yang kita kenal dengan koalisi. Sebenarnya dalam demokrasi, partai koalisi akan berperan penuh dalam pemerintahan tetapi yang ada sekarang malah partai yang menjadi lawannya dalam pemilu pun diajak bergabung dalam koalisi padahal partai tersebut ingin berdiri sendiri atau yang kita kenal dengan oposisi. Contoh dalam negara ini, Indonesia tercinta. Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu berkoalisi dengan PKS, PAN, PKB, dan PPP. Sedangkan partai oposisi terdapat PDI Pejuangan dan Partai Golkar.
Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), presiden kita sekarang yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, menyarankan kepada partai untuk mengajak PDI Perjuangan dan Partai Golkar untuk ikut bergabung dalam koalisi. Tak khayal kedua partai tersebut menyambut baik saran mantan perwira TNI AD tersebut yang mungkin melihat banyak pos-pos kekuasaan yang dapat mereka kuasai.
Partai Golkar yang sekarang diketuai Aburizal Bakrie merupakan salah satu partai besar jaman orde baru sampai sekarang. Entah kenapa pejalanannya di dalam partai koalisi sekarang tak ubah menjadi musuh dalam selimut. Sikap yang ditunjukkan selama ini cenderung merusak kokohnya partai koalisi.
Kasus sebelumnya, mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disebabkan desakan dari pihak-pihak yang berkepentingan ketika beliau dihadapkan dalam kasus Bank Century. Tersirat bahwa tidak itu saja penyebab mundurnya Menkeu andalan SBY tersebut. Isu yang merebak ternyata juga disebabkan hubungan yang tidak baik dengan Aburizal Bakrie, saat Sri Mulyani menyentuh kasus pajak Bumi Resources, perusahaan milik Bakrie. Sehingga negara ini kehilangan sosok wanita tangguh yang handal mengurusi perekonomian Indonesia yang bisa menghindar dari krisis ekonomi global.
Satu lagi sikap Partai Golkar yang dikomandoi anggotanya di DPR yang menimbulkan kontroversi yaitu “Dana Aspirasi 15 M”. Sikap tersebut kembali memanaskan koalisi khususnya Partai Demokrat. Seperti yang dikatakan oleh para pengamat “Mau apa lagi itu Golkar?”. Golkar pun mengancam akan keluar dari koalisi apabila usulannya itu tidak terealisasikan. Itu sudah menandakan bahwa pemerintahan yang dikuasai partai koalisi tidak lagi mengurusi rakyatnya, tetapi malah sibuk mengotak-atik kekokohan koalisinya.
Mungkin saja pemikiran fraksi Golkar di DPR, dana aspirasi tersebut mempunyai kepanjangan yaitu “Asal APBN Indonesia Untuk Rakyat Miskin”. Kelihatan bagus kata-kata tersebut (Aspirasi???????). Golkar mengklaim usulan tersebut adalah usulan atau program terbaik untuk percepatan dan pemerataan pembangunan daerah melalui kebijakan pembangunan kewilayahan yang berbasis pada Dapil (Daerah Pemilihan) dan tidak melanggar Undang-Undang. Mereka beralasan pemerintah tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik khusunya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.
Sebenarnya sudah menjadi wewenang eksekutif untuk membangun daerah. Tetapi kenyataannya memang sulit melakukannya apabila orang-orang di dalamnya bermoral rendah. Inilah celah yang menjadi peluang Partai Golkar untuk mencari nama ke rakyat dengan usulan dana aspirasinya. Tetapi masih dalam bentuk wacana, usulan tersebut sudah mendapat kritik dan tentangan dari berbagai pihak. Sedangkan dana aspirasi tersebut dimaksudkan akan masuk ke dana cadangan APBN 2011. Masuk dana cadangan yang mana maksudnya?? Toh APBN kita pas-pasan membiayai bangsa Indonesia ini. Bahkan, sampai mencari hutangan untuk menambal defisit APBN.
Sudah dijelaskan diatas dari 560 anggota DPR jumlah dana aspirasi yang dikeluarkan mencapai 8,4 triliun. Mereka (Golkar) pun berlagak seperti seorang/lembaga akuntan. Mereka menyatakan dana 8,4 triliun tersebut merupakan dana kecil dibandingkan dana APBN 2010 untuk daerah yang mencapai 344,6 triliun. Pinter banget perhitungannya!!!.
Selain mengganggu anggaran pengeluaran APBN, usulan tersebut juga bisa dikatakan melecehkan SBY. Dimana dalam pemerintahannya dua periode ini dirasa gagal mensejahterakan rakyat lewat pemerataan di berbagai bidang.
Dana aspirasi juga bisa berdampak kepada anggota legislatif. Usulan ini akan mengancam calon legislatif pada pemilu 2014. Para legislator sekarang yang malas akan terangkat reputasinya khususnya di daerah apabila dana ini sungguh diberikan kepada daerah. Sehingga calon legislator yang baru sedikit peluang untuk menjadi anggota legislatif.
Ya inilah dampak dari usulan tersebut apabila terealisasi. Asal pilih rakyat miskin (aspirasi), kepanjangan baru yang muncul sebagai tandingan yang pertama di atas. Maksudnya, apabila rakyat asal memilih wakilnya di parlemen. Bisa saja wakilnya tersebut mengeruk uang rakyat (KKN) sehingga rakyat pun miskin. Apakah seperti yang dialami sekarang???.
Suatu usulan yang konyol yang secara tiba-tiba keluar dan menyebutkan nominal uang yang sangat besar. Ini merupakan proyek saja bagi anggota DPR untuk mendapatkan ceperan!. Alih-alih disalurkan ke daerahnya, apabila dana tersebut masuk kantong sendiri? Semakin banyak saja langkah atau cara untuk korupsi yang berkedok program kesejahteraan rakyat
Ternyata bukan saja partai koalisi maupun anggota DPR partai lain, para pengamat, dan orang-orang elite politik saja yang menentang usulan fraksi Golkar tersebut. Melainkan juga kita, rakyat Indonesia yang tertindas dan menjadi boneka antek-antek politik pun bersuara menentang usulan tersebut, “Dana 8,4 triliun dibelikan nasi aking saja yang menjadi makanan kita rakyat miskin!”. Seolah-olah tidak ada makanan yang layak bagi mereka selain nasi aking. Daripada dikorupsi lebih baik diberikan kepada porstitusi sebagai modal usaha orang-orang di dalamnya untuk mendapatkan penghasilan yang halal demi memenuhi kebutuhan hidup. Daripada nantinya dana aspirasi tidak sampai ke rakyat dan dihambur-hamburkan lebih baik simpan saja buat anak cucu kita berikutnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Monggo komentar...